Batu Bara, penanasional.id
Penetapan tarif Medical Check – Up (MCU) bagi Calon jamaah haji (Calhaj) tahun 2026 di RSUD H OK Zulkarnaen Kabupaten Batu Bara menuai sorotan, biaya yang ditetapkan sebesar Rp.1.229.000,- dinilai terlalu tinggi dan membebani jamaah, tokoh masyarakat akan ajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Batu Bara. Senin, 15/12/2025
Kebijakan tersebut ditetapkan oleh manajemen RSUD H OK Zulkarnaen dan mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp..979.000,-, terdapat lonjakan sekitar Rp.250.000 per jamaah.
Tokoh masyarakat Batu Bara, Umar ZA, Senin (15/12/2025), menduga kenaikan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, menurutnya, ketentuan penyelenggaraan haji dan umrah yang dibahas pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI tetap merujuk pada regulasi Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada alasan kuat bagi RSUD menaikkan tarif MCU calon jamaah haji tahun 2026.
Ia menjelaskan, pihak RSUD berdalih penetapan tarif mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/508/2024 terkait standar teknis pemeriksaan kesehatan penetapan status istithaah jamaah haji, dalam ketetapan tersebut, disebutkan MCU mencakup 22 item pemeriksaan.
Namun Umar ZA menilai, meskipun item pemeriksaan bertambah, besaran biaya tetap tidak sebanding dan jauh lebih mahal dibanding daerah lain. Ia menyebut, Kepala Bidang Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, H. Zulkifli Sitorus, menyampaikan bahwa biaya MCU di Batu Bara bahkan menjadi yang tertinggi di Sumut, sebagai perbandingan, di Kota Medan biaya MCU calon jamaah haji hanya sekitar Rp.550.000,-.
Data sementara menunjukkan kuota calon jamaah haji Batu Bara tahun 2026 mencapai 167 orang yang telah melaksanakan MCU guna memenuhi syarat pelunasan biaya haji tahap pertama yang berlangsung hingga akhir Desember 2025, sementara itu, lebih dari 80 calon jamaah lainnya akan menyusul pada tahap pelunasan kedua yang dijadwalkan awal Januari 2026.
Selain mahalnya tarif, Umar ZA juga mempertanyakan kewajiban melampirkan kartu BPJS dalam proses pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji. Menurutnya, hal tersebut perlu kejelasan regulasi agar tidak memberatkan jamaah.
Atas dasar itu, pihaknya telah menyurati Ketua DPRD Batu Bara dan Komisi III DPRD Batu Bara agar memanggil Direktur RSUD H OK Zulkarnaen untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka terkait dasar penetapan tarif MCU yang dinilai berlebihan dan mencari solusi yang lebih adil bagi calon jamaah haji tahun 2026.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak RSUD OK Arya Zulkarnaen belum memberikan penjelasan resmi, Direktur Utama RSUD, dr. Guruh Wahyu Nugraha, tidak dapat dikonfirmasi karena nomor WhatsApp yang bersangkutan diketahui telah berganti, sehingga upaya konfirmasi wartawan belum mendapat respons.
Redaksi | Pena Nasional
