Batu Bara, penanasional.id — Banjir telah surut. Lumpur telah mengering. Namun derita warga Medang Deras justru tak kunjung berakhir. Hampir sebulan pascabanjir akhir November 2025, Access Road Medang Deras, jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Batu Bara dengan Bandar Khalifah, Serdang Bedagai (Sergai), masih terputus dan rusak parah. Di Desa Nenas Siam, aspal yang hilang digantikan oleh papan kayu rapuh, seolah keselamatan warga bisa ditukar dengan tambalan darurat. Kamis, 18/12/2025
Sedikitnya tiga titik jalan amblas hanya disangga jembatan darurat selebar kurang dari satu meter. Titik lainnya rusak berat dan tak lagi bisa dilalui kendaraan roda empat. Jalan yang seharusnya menjadi penghubung harapan, kini berubah menjadi lorong bahaya.
Ironi pun menampar logika publik. Jalan ini adalah urat nadi ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga, namun berada di bawah kewenangan Dinas PUTR Provinsi Sumatera Utara. Hingga pertengahan Desember 2025, perbaikan permanen tak kunjung terlihat. Negara terasa hadir sebatas papan nama, absen dalam tindakan nyata.
Setiap hari, jembatan darurat dari papan kayu itu menjadi meja judi keselamatan. Warga, termasuk anak-anak sekolah, melintas sambil menahan napas. Satu salah pijak, nyawa menjadi taruhannya.
Pemandangan memilukan berulang tanpa jeda. Para pelajar — khususnya perempuan — turun dari sepeda motor, mendorong kendaraannya, bahkan meminta bantuan warga sekitar karena takut terjatuh. Keselamatan publik seolah tak tercantum dalam agenda prioritas, tenggelam di antara berkas dan rapat tanpa keputusan.
Suara warga pun meninggi. Fendi Simanjutak, warga Medang Deras, menyebut kondisi ini sebagai ancaman nyata bagi kehidupan sehari-hari. “Ini satu-satunya akses masyarakat dan anak-anak sekolah. Kalau dibiarkan, ekonomi warga pasti lumpuh,” ujarnya, Rabu (17/12/2025). Pernyataan itu bukan sekadar keluhan, melainkan alarm darurat yang terus berbunyi, namun tak kunjung dijawab.
Di tingkat kecamatan, Camat Medang Deras, Sahrizal, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya, termasuk mengajukan permohonan bantuan material ke sejumlah perusahaan di kawasan industri Kuala Tanjung. Sayangnya, hingga kini, upaya itu bertepuk sebelah tangan.
Ketua DPC Pejuang Bravo Lima Kabupaten Batu Bara, Victor Oktovianus S., menyebut kondisi ini sebagai kegagalan kolektif. “Jika pemerintah pusat dan provinsi belum bergerak, dan perusahaan juga diam, apakah rakyat harus patungan dulu agar bisa selamat melintas?” ujarnya tajam.
Victor menegaskan, pembiaran yang berlarut bukan semata soal beton dan aspal. Ini adalah soal tanggung jawab negara dan nurani dunia usaha. Selama jalan ini tak segera diperbaiki secara permanen, warga Medang Deras akan terus hidup dalam bayang-bayang risiko — bertaruh nyawa di atas papan kayu, sementara roda ekonomi melambat dan masa depan pendidikan anak-anak kian terancam.
Catatan Kritis: Jalan yang putus bukan hanya memisahkan wilayah, tetapi juga membelah janji negara dengan kenyataan di lapangan. Ketika keselamatan warga harus ditopang papan kayu, pertanyaannya tinggal satu: sampai kapan negara memilih diam?
Redaksi | PENA NASIONAL
UCUP/MSR
